HomeInfo PublikArsip BeritaIRONI KUOTA HAJI DAN KAITANNYA DENGAN PIDANA KEIMIGRASIAN

IRONI KUOTA HAJI DAN KAITANNYA DENGAN PIDANA KEIMIGRASIAN

 

Semakin lamanya masa tunggu berangkat haji untuk CJH asal Indonesia (sudah mencapai 24 tahun untuk beberapa wilayah) memberikan fenomena baru (yang sebenarnya adalah klasik) di bidang keimigrasian yaitu pidana keimigrasian. Kata-kata pidana keimigrasian memang kurang populer, terlebih pidana keimigrasian masuk kepada ranah tipiter (tindak pidana tertentu), dimana pelaku pada umumnya adalah warga negara asing/ WNA. Namun demikian, pada undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang baru ini, aturan hukum yang ada sudah banyak untuk menjerat WNI sebagai subjectnya, mulai dari sebagai pelaku utama, turut serta/membantu, atau bahkan pada statusnya sebagai penjamin/ sponsor bagi pihak tertentu yang terkait perihal ijin keimigrasian.

 

Trend terbaru ada lah penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia (PASPOR) oleh Calon Jemaah Haji (CJH) dengan cara yang tidak sah peruntukannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Modusnya adalah,memotong antrian keberangkatan haji yang seharusnya, dengan metode 'impostor ' -menggunakan paspor orang lain yang namanya masuk dalam kuota/ gelombang pemberangkatan haji  tahun ini/ yang mendekati, dengan modal kemiripan muka antara pemegang paspor aslinya dengan calon penggunanya. Yang bersangkutan sengaja memanfaatkan fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Ditjenim dalam memberikan pelayananbagi CJH dari proses pembuatan paspor sampai proses keberangkatan melalui bandara udara setempat.

Khusus untuk pengurusan paspor calon jemaah haji, Ditjenim membuat pengaturan khusus yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi CJH dalam proses membuat paspornya, mulai dari sosialisasi di daerah-daerah terkait, prosedur dan persyaratan pembuatan paspor, tim khusus untuk menangani pembuatan paspor haji dengan waktu dan tempat tersendiri yang sengaja dibedakan untuk memberikan kemudahan (ruang yang dibedakan untuk pengambilan biometrik dan wawancara serta hari kerja pelayanan yang meliputi sabtu dan minggu). Hingga sampai pada penyelesaian embarkasi  dan disembarkasi, Ditjenim melalui kantor imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah indonesia memberikan fasilitas peneraan cap keberangkatan pada paspor CJH dilakukan di asrama haji atau pemondokan masing-masing wilayah. Fasilitas kemudahan yang diberikan ini lantas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu (perseorangan, KBIH dan Biro Travel) yang tidak bertanggung jawab untuk mencari celah agar dapat berangkat dengan menggunakan paspor yang tidak semestinya.  Tidak tanggung-tanggung, aturan yang berpotensi dilanggar adalah UU no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian , dan UU no. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Di dalam pasal 126 huruf (b) UU. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan ; ' Setiap orang dengan sengaja: menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).Jelas disebutkan di atas, acaman pidana keimigrasian dapat kenakan baik kepada pelaku, orang lain yang memberikan fasilitas atau bahkan pemilik paspor yang seharusnya menjaga kepemilikan dokumen negara tersebut ada padanya. Banyak CJH yang tidak mengetahui perihal tersebut, hal ini dikarenakan minimnya akses informasi, dan rendahnya tingkat kepedulian CJH ditambah masa tunggu keberangkatan CJH yang terhitung sangat lama, membuat setiap orang untuk 'menghalalkan' segala cara, untuk dapat berangkat menunaikan ibadah haji.

 

Profile Imigrasi Malang

Copyright © 2014 Kantor Imigrasi Kelas I Malang. All Rights Reserved.