HomeInfo PublikArsip Berita

PERINGATAN HARI BHAKTI IMIGRASI KE-67 DAN PERESMIAN GEDUNG FASILITAS PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

 

 

Malang, 27 Januari 2017

 

  Menyambut hari Ulang Tahun Imigrasi ke-67 yang jatuh pada tanggal 26 Januari 207, Kantor Imigrasi Kelas I Malang mengadakan upacara yang di ikuti oleh seluruh pegawai, perwakilan dari Kantor-Kantor Imigrasi se-Jawa Timur serta para pegawai dan pejabat dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Upacara peringatan Hari Bhakti Imigrasi ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Bp. Budi Sulaksana. Pada kesempatan tersebut, Bp. Budi Sulaksana membacakan sambutan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Bp. Yasonnna Laoly dimana dalam sambutannya, beliau meminta jajaran imigrasi untuk:

 

  1. Tetap bergandengan tangan, dan tidak ada ego sektoral dalam menghadapi permasalahan yang semakin kompleks.

  2. Jika ada permasalahan atau hambatan dalam tugas fungsi, diskusikan, komunikasikan dan senantiasa di koordinasikan.

  3. Imigrasi mempunyai tugas fungsi yang heterogen, tetapi imigrasi adalah satu yaitu Kementerian Hukum dan HAM yang terus di jaga dan sukseskan bersama.

  4. Saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai isu keimigrasian yang merupakan tantangan besar bagi setiap Negara. Namun tidak perlu takut dan gentar, yang terpenting adalah lakukan penanganan secara komprehensif dengan mengedepankan prinsip PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan, dan Inovatif). Dimana setiap kebijakan yang diambil hendaknya telah melalui proses komunikasi, koordinasi, dan tentunya harus diperkuat dengan data yang akurat, terukur, dan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

  5. Optimalkan sumber yang dimiliki dan manfaatkan kesisteman yang berbasis teknologi informasi, lakukan inovasi dengan menciptakan kemudahan akses, memperluas partipasi public, meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian.

  6. Jangan sekali-kali melakukan pungutan liar dan penyalahgunaan narkoba, bagi yang terbukti akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

  7. Apresiasi disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada jajaran imigrasi yang telah mewujudkan e-Government dan Reformasi Hukum dalam hal pelayanan dokumen.

 

  Pada hari itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Timur juga meresmikan fasilitas pelayanan publik Kantor Imigrasi Kelas I Malang berupa tempat parkir yang dapat menampung kurang lebih hingga 125 motor, kantin yang memiliki 4 stan dan ruang makan yang cukup luas sehingga dapat menampung pemohon paspor yang menunggu nomor antrian nya dipanggil, ruang serba guna dan musholla di lantai bawah yang terletak tidak jauh dari ruang pelayanan paspor.

 

  Peresmian tersebut diawali dengan pemotongan pita oleh Bp. Budi Sulaksana yang di dampingi oleh Bapak Kepala Divisi Keimigrasian, Bp. Lucky Agung Binarto dan dilanjutkan dengan penandatanganan plakat. Adapun dibangunnya fasilitas tersebut adalah untuk meningkatkan kepuasan publik. Kantor Imigrasi Kelas I Malang yang dipimpin oleh Bp. Novianto Sulastono selalu berusaha untuk memberikan inovasi-inovasi yang terbaik demi tercapainya efektivitas pelayanan dan kepuasan publik.

BEBAS VISA JADI PINTU MASUK TKA ILEGAL

 


Malang, 14 Januari 2017

 

  Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Ilegal di Jawa Timur mengundang keresahan para pekerja anak negeri. Pelan tapi pasti, keberadaan mereka mulai menggusur para pekerja anak negeri. Hal ini tidak hanya terjadi di Malang, tapi juga di beberapa wilayah di Jawa Timur.

 

  "Akhir tahun lalu, kantor kami ramai di demo serikat pekerja. Mereka menuntut penanganan tegas soal pekerja asing ilegal yang semakin marak. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi kami untuk menyikapinya. Nanyak pekerja asing yang menyalahi aturan" kata Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Freddy Poernomo, S.H., M.H., dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada hari Jumat (13/1) kemarin.

 

  Dijelaskannya, kunjungan yang ia lakukan ke kantor-kantor imigrasi yang melingkupi wilayah-wilayah di Jawa Timur, untuk mendapatkan masukan soal polemik tersebut. Mulai dari kendala yang dihadapi dalam pengawasan sampai pada kondisi dan situasi di wilayah masing-masing. Sebagai Kantor Imigrasi dengan cakupan wilayah yang luas, Kanim Malang menjadi salah satu pihak yang sangat butuh di dengarkan masukan dan kendala yang di hadapi.

 

  "Karena nantinya hasil dari tukar pikiran ini akan kami jadikan acuan untuk wacana pembentukan regulasi daerah soal tenaga kerja asing TKA. Regulasi ini akan menjadi payung hukum yang dapat melindungi hak pekerja Indonesia tanpa harus memangkas hak WNA yang ingin bekerja di Indonesia" jelas Freddy.

 

  Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Malang Novianto Sulastono, SH. menjelaskan, pengawasan tenaga kerja asing sudah di maksimalkan pihaknya pada pelaksanaan fungsi Tim Pengawasan Orang Asing (TIM PORA) yang terdiri dari lintas sektor. Selain itu Kepala Kanim Malang juga mengaku, pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan sendiri oleh imigrasi saja. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dengan membawahi wilayah yang cukup luas, Kanim Malang juga sedikit kewalahan.

 

  "Maka dari itu Tim Pora ini kami bentuk. Terdiri dari pihak imigrasi, unsur TNI/POLRI, Lapas, Disnakertrans, Bakesbangpol, Kemenag, sampai mengajak tokoh-tokoh masyarakat atau agama yang berpengaruh" Ujar Novianto.

 

  Dia juga mengungkapkan, kebijakan bebas visa bagi wisatawan yang saat ini berlaku diakui nampak memberatkan pihak imigrasi dalam sistem pengawasan orang asing. Pasalnya modus warga negara asing memakai visa wisatawan untuk menjadi tenaga kerja ilegal banyak ditemukan. Ia berharap kebijakan visa bebas dapat ditinjau kembali oleh pihak pemerintah. Selain itu, Novianto mengutarakan bahwa pihaknya tetap menjalankan sistem "Selective Policy" bagi seluruh warga negara asing yang ingin masuk ke Malang.

 

  "Kami sangat selektif. Jadi hanya warga negara asing yang menguntungkan negara saja yang kami perbolehkan masuk. Beberapa negara seperti Suriah dan Afganistan bahkan kami masukan dalam list yang harus lebih diperketat pengawasan nya karena merupakan negara rawan" tandas mantan Kepala Imigrasi Maluku Utara ini.

PENGUMUMAN PENJELASAN GANGGUAN DALAM SISTEM PENERBITAN PASPOR R.I TERPADU

 

Malang, 09 Januari 2017

 

  PENGUMUMAN! Sehubungan dengan terjadinya gangguan dalam Sistem Penerbitan Paspor RI Terpadu. Maka disampaikan bahwa Kantor Imigrasi Kelas I Malang hanya dapat melayani permohonan paspor sampai pada tahapan pengambilan foto, sidik jari, dan wawancara. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

 

                                                                                   Gambar : Surat Penjelasan Gangguan

More Articles...

Profile Imigrasi Malang

Copyright © 2014 Kantor Imigrasi Kelas I Malang. All Rights Reserved.