HomeInfo PublikArsip Berita

PERS RELEASE PELANGGARAN KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Imigrasi merupakan pintu garda depan yang memonitor lalu lintas keluar masuknya warga negara asing maupun pribumi di wilayah negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam ikut serta menjaga stabilitas keamanan nasional dengan memberikan ataupun mengawasi keberadaan penggunaan ijin tinggal terhadap warga negara asing yang telah diberikannya. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I Malang menerapkan pelaksanaan Undang undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan wawasan sosialisasi terhadap masyarakat wilayah kerjanya mengenai maksud dan tujuan diberlakukannya  Undang undang no 6 tahun 2011, diharapkan dalam pemberian sosialisasi terhadap masyarakat, pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai keimigrasian dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayahnya dapat termonitor sehingga kerja sama antara masyarakat dengan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dapat terwujud.

Pada tanggal 24 Agustus 2016 Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang Novianto Sulastono, SH. MH beserta staff Seksi Wasdakim Imigrasi Malang mengadakan Pers Release mengenai pelanggaran Keimigrasian terhadap Warga Negara Brunei Darussalam. Orang tersebut kedapatan tidak memiliki Dokumen Keimigrasian dan berada di wilayah Indonesia khususnya di wilayah kerja Imigrasi Malang. Dengan tindakan pro aktif masyarakat kepada Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam memberikan pelaporan terhadap keberadaan orang asing yang tinggal atau berada di wilayah mereka adalah sebuah wujud kesadaran dari masyarakat mengenai keimigrasian.

Staff Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap warga negara Brunei Darussalam mengenai keberadaannya di Desa Sambigede, Sumbermanjing, Malang. setelah melakukan pencarian data melalui Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasian didapatkan bahwa warga negara Brunei Darussalam tersebut masuk wilayah Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2010, dengan hasil track record dari system Keimigrasian dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan tindakan pelanggaran keimigrasian terhadap warga negara asing tersebut dengan masuk wilayah Republik Indonesia secara Illegal. Akibat perbuatannya, Warga Negara Brunei Darussalam  dikenai pasal 119 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, yang menyatakan bahwa

Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).” Pada 16 Agustus 2016, pihak Kantor Imigrasi Klas I Malang telah mengirimkan surat pada Kantor kejaksaan Negeri Kepanjen terkait status tersangka yang disandang oleh WNA Brunei tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPAT DAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIMPORA KABUPATEN DAN KOTA MALANG

Kantor Imigrasi Kelas I Malang. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011  Pasal 69 ayat 1 Tentang Keimigrasian

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasianterhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”.

Menindaklanjuti amanah pasal tersebut maka dengan semangat PASTI Kantor Imigrasi Kelas I Malang pada tanggal 238 Juni 2016 mengadakan rapat Timpora wilayah Kabupaten dan Kota Malang sekaligus meresmikan secretariat Timpora. Rapat ini sangat strategis karena dapat menjadi ajang/media untuk saling tukar menukar informasi orang asing. Demikian pula dengan adanya secretariat Timpora maka tupoksi anggota akan semakin efektif dan effisien, rapat dan peresmian dilakukan oleh Kepala Kantor kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Jawa Timur dengan didampingi oleh Kepala Divisi dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Malang. rapat dihadiri oleh beberapa undangan dari Kepolisian Resort wilayah Kota dan Kabupaten Malang, Komandan Distrik Militer wilayah Malang, beberapa jajaran Muspida, Camat wilayah Kota dan Kabupaten Malang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dsb. Rapat diantaranya membahas tata cara kerja Timpora, dengan kegiatan ini dihgarapkan pengawasan terhadap orang asing khususnya di wilayah kabupaten dan Kota Malang akan lebih efisien serta dapat meminimalisir pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

IRONI KUOTA HAJI DAN KAITANNYA DENGAN PIDANA KEIMIGRASIAN

 

Semakin lamanya masa tunggu berangkat haji untuk CJH asal Indonesia (sudah mencapai 24 tahun untuk beberapa wilayah) memberikan fenomena baru (yang sebenarnya adalah klasik) di bidang keimigrasian yaitu pidana keimigrasian. Kata-kata pidana keimigrasian memang kurang populer, terlebih pidana keimigrasian masuk kepada ranah tipiter (tindak pidana tertentu), dimana pelaku pada umumnya adalah warga negara asing/ WNA. Namun demikian, pada undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang baru ini, aturan hukum yang ada sudah banyak untuk menjerat WNI sebagai subjectnya, mulai dari sebagai pelaku utama, turut serta/membantu, atau bahkan pada statusnya sebagai penjamin/ sponsor bagi pihak tertentu yang terkait perihal ijin keimigrasian.

 

Trend terbaru ada lah penggunaan dokumen perjalanan Republik Indonesia (PASPOR) oleh Calon Jemaah Haji (CJH) dengan cara yang tidak sah peruntukannya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Modusnya adalah,memotong antrian keberangkatan haji yang seharusnya, dengan metode 'impostor ' -menggunakan paspor orang lain yang namanya masuk dalam kuota/ gelombang pemberangkatan haji  tahun ini/ yang mendekati, dengan modal kemiripan muka antara pemegang paspor aslinya dengan calon penggunanya. Yang bersangkutan sengaja memanfaatkan fasilitas kemudahan yang diberikan oleh Ditjenim dalam memberikan pelayananbagi CJH dari proses pembuatan paspor sampai proses keberangkatan melalui bandara udara setempat.

Khusus untuk pengurusan paspor calon jemaah haji, Ditjenim membuat pengaturan khusus yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi CJH dalam proses membuat paspornya, mulai dari sosialisasi di daerah-daerah terkait, prosedur dan persyaratan pembuatan paspor, tim khusus untuk menangani pembuatan paspor haji dengan waktu dan tempat tersendiri yang sengaja dibedakan untuk memberikan kemudahan (ruang yang dibedakan untuk pengambilan biometrik dan wawancara serta hari kerja pelayanan yang meliputi sabtu dan minggu). Hingga sampai pada penyelesaian embarkasi  dan disembarkasi, Ditjenim melalui kantor imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah indonesia memberikan fasilitas peneraan cap keberangkatan pada paspor CJH dilakukan di asrama haji atau pemondokan masing-masing wilayah. Fasilitas kemudahan yang diberikan ini lantas dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu (perseorangan, KBIH dan Biro Travel) yang tidak bertanggung jawab untuk mencari celah agar dapat berangkat dengan menggunakan paspor yang tidak semestinya.  Tidak tanggung-tanggung, aturan yang berpotensi dilanggar adalah UU no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian , dan UU no. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Di dalam pasal 126 huruf (b) UU. No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan ; ' Setiap orang dengan sengaja: menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).Jelas disebutkan di atas, acaman pidana keimigrasian dapat kenakan baik kepada pelaku, orang lain yang memberikan fasilitas atau bahkan pemilik paspor yang seharusnya menjaga kepemilikan dokumen negara tersebut ada padanya. Banyak CJH yang tidak mengetahui perihal tersebut, hal ini dikarenakan minimnya akses informasi, dan rendahnya tingkat kepedulian CJH ditambah masa tunggu keberangkatan CJH yang terhitung sangat lama, membuat setiap orang untuk 'menghalalkan' segala cara, untuk dapat berangkat menunaikan ibadah haji.

 

More Articles...

Profile Imigrasi Malang

Copyright © 2014 Kantor Imigrasi Kelas I Malang. All Rights Reserved.